atribut kampung keluarga berkualitas yang secara umum dapat diintegrasikan dan di konvergensi kan oleh tim pendamping keluarga adalah
Muhammad
Guys, ada yang tau jawabannya?
dapatkan atribut kampung keluarga berkualitas yang secara umum dapat diintegrasikan dan di konvergensi kan oleh tim pendamping keluarga adalah dari situs web ini.
Kampung Keluarga Berkualitas
Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
Kampung Keluarga Berkualitas
Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
Selengkapnya
Total kampung KB sudah dicanangkan
21.454
Profil Kampung Terpilih
Kampung KB Kelurahan Cideng
DKI JAKARTA > KOTA ADM. JAKARTA PUSAT > GAMBIR > CIDENG
Previous Next
Profil Kampung Terupdate
GAYAMHARJO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA > SLEMAN > PRAMBANAN > GAYAMHARJO
Previous Next
Jumlah Kampung KB yang Memiliki Kelompok Kegiatan
BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
13.273
BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
12.234
BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
12.550
UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
10.452
PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
8.989
Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
9.087
Jumlah Kampung KB yang Melaksanakan Program:
Data dan Dokumen Kependudukan
2.308
Komunikasi Perubahan Perilaku
16.728
Layanan Kesehatan dan KB-KR
7.403
Pendampingan & Layanan Stunting
5.846
Akses Pendidikan
1.503
Jaminan dan Perlindungan Sosial
433
Pemberdayaan ekonomi
4.681
Penataan Lingkugan
432
432 Persentase Kampung KB Menurut Lintas Sektor yang Terlibat
OPD Pengendalian Penduduk dan KB
Dinas Sosial
Pemerintahan Desa/Lurah
Dinas Kesehatan Puskesmas
Komponen Masyarakat Kampung KB
Lainnya Perwakilan BKKBN Pemerintahan Daerah Dinas Pertanian TNI – POLRI Dinas PP dan PA
Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
Dinas Pendidikan
Kanwil Kementrian Agama
0 45 5 10 15 20 25 30 35 40
Powered by ZingChart
Persebaran Kampung KB
Persebaran Kampung KB Video
sumber : kampungkb.bkkbn.go.id
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat
Kategori Artikel GPR | marroli
Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB.
Targetnya pada tahun 2017 ini terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya, sepanjang tahun 2017 ini bakal ada sekitar 7166 Kampung KB di seluruh Indonesia. Hingga April 2017, Kampung KB yang sudah terbentuk baru 633. Masih ada sekitar 9 bulan lagi untuk mengejar sekitar 6000 Kampung KB.
Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah.
Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.
Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagi indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.
Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.
Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.
Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.
Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.
Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.
Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.
Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.
Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan. **(Direktorat Advokasi dan KIE – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)
Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Salah Satu Upaya Turunkan Stunting
Website Resmi Pemerintah Kota Tanjungpinang
BERITA LAINNYA
Kegiatan tersebut dipimpin, Kepala Dinas Kesehatan, PP, dan KB Kota Tanjungpinang, yang diwakili Sekretaris Dinas, dr. Nugraheni Purwaningsih.
Dihadiri Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat, Faharuddin, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Pusat, Andi Rahmadi, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, dan perwakilan OPD pemko Tanjungpinang.
Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Andi Rahmadi menjelaskan kampung keluarga berkualitas merupakan konsep percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.
"Sehingga diharapkan dapat menghasilkan keluarga berkualitas dengan karakteristik keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan negara secara luas," terangnya.
Oleh karena itu, penguatan peran pemda dalam optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga.
Karena, fokus kampung keluarga berkualitas ini adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat, peningkatan cakupan dan akses pendidikan, peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluargadan masyarakat miskin serta rentan.
Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi keluarga dan pendampingan serta pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting.
"Keberadaan kampung keluarga berkualitas juga merupakan salah satu upaya dalam penurunan stunting di setiap daerah," ucapnya. (Dinas Kominfo).
Foto : Dok. Dinas Kominfo
Terbit: Jumat, 22 Juli 2022
Kategori:Umum
Redaktur: TRI CHAIRANI
Berita Lainnya
Guys, ada yang tau jawabannya?