bahwa kebebasan yang dimiliki manusia pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara mutlak akan tetapi dibatasi oleh kebebasan orang lain dan dibatasi oleh norma. pernyataan di atas merupakan makna dari salah satu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang harus dijunjung tinggi semua masyarakat indonesia yaitu

dapatkan bahwa kebebasan yang dimiliki manusia pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara mutlak akan tetapi dibatasi oleh kebebasan orang lain dan dibatasi oleh norma. pernyataan di atas merupakan makna dari salah satu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang harus dijunjung tinggi semua masyarakat indonesia yaitu dari situs web ini.

Internal Server Error

TDbCommand failed to execute the query SQL "": SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at end of input LINE 1: select max(hitrate) from web_berita where berita_id= ^

TDbCommand failed to execute the query SQL "": SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at end of input LINE 1: select max(hitrate) from web_berita where berita_id= ^ Oops, Look like something went wrong.

An internal error occurred while the Web server was handling your request. Please contact the webmaster to report this problem.

Thank you. 2023-03-07 12:55

sumber : www.mkri.id

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

SETJEN ITJEN DITJEN STRAHAN DITJEN RENHAN DITJEN POTHAN DITJEN KUATHAN BARANAHAN BALITBANG BADIKLAT BAINSTRAHAN PUSLAIK PUSDATIN PUSLAPBINKUHAN BIRO HUMAS ROPEG PUSREHAB

HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah

Rabu, 18 Mei 2016

Jakarta – Manusia dianugerahi hak-hak yang sangat mendasar dan hak-hak tersebut melekat dalam diri setiap manusia. Itulah yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Untuk itu HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian sambutan tertulis Sekjen Kemhan yang dibacakan Kepala Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setjen Kemhan Ida Siswanti, S.H., M.H., saat membuka Penyuluhan Hukum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di kantor Kemhan, Rabu (18/5).

Lebih lanjut Sekjen mengungkapkan bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya.

Sementara itu Ketua Komnas HAM RI M. Indadun Rahmat, S.Ag., M.Si yang menjadi pembicara pertama memaparkan tentang HAM dan Perlindungannya oleh Negara. Dalam penjelasannya, Ketua Komnas HAM mengungkapkan bahwa HAM adalah tanggungjawab kita semua tetapi secara normatif pihak yang paling yang bertanggungjawab secara hukum adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Kita sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintahan secara hukum bertanggungjawab terhadap kemajuan perlindungan dan penegakan HAM.

Senada dengan Ketua Komnas HAM, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM Sofyan, S.Sos, S.H., M.H., menjelaskan bahwa saat ini belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah terhadap upaya untuk menegakkan HAM dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan HAM secara efektif seperti diamanatkan konstitusi.

Hal ini juga disebabkan karena masih adanya pandangan dan anggapan sebagian masyarakat bahwa HAM merupakan produk budaya barat yang individualistik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Selain itu masih ada anggapan bahwa HAM semata menjadi tanggungjawab pemerintah. Setiap warga negara dan penduduk bertangungjawanb atas HAM sesuai dengan Perpres No.25 tahun 2015

Penyuluhan Hukum tentang HAM yang dihadiri perwakilan satuan kerja di Kemhan mengangkat tema, “Pemahaman Mengenai HAM Dapat Mencegah Terjadinya Pelanggaran HAM Bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan” dan sebagai moderator Kol. Laut (KH) Dwiyono, S.H., M.Hum. (ERA/SGY)

MENU UTAMA

Beranda Tentang KEMHAN Berita Informasi Publik Kontak

TAUTAN

MABES TNI TNI AD TNI AL TNI AU Setnas-Asean

Government Public Relations (GPR)

STATISTIK

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini: 9.038

Pengunjung Minggu ini: 156.607

Pengunjung Bulan ini: 863.763

Jumlah Pengunjung: 65.907.470

INFORMASI KONTAK

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110

KOTAK POS 2005 JAKARTA 10020

Telp. 021-3829251

ppid [at] kemhan.go.id

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

sumber : www.kemhan.go.id

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan fundamenta

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan.

What are Human Rights?

posted onSeptember 17, 2020by admin

0

Definition of Human Rights (HAM)

Human rights are fundamental rights and freedoms for all people, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, race, religion, language or other status.

Human rights include civil and political rights, such as the right to life, liberty and freedom of expression. In addition, there are social, cultural and economic rights, including the right to participate in culture, the right to food, the right to work and the right to education.

Human rights are protected and supported by international and national laws and treaties.

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is the foundation of the international system for the protection of human rights. The declaration was adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1948, to prohibit the horrors of World War II from continuing. The 30 articles of the UDHR establish the civil, political, social, economic and cultural rights of all people. It is a vision of human dignity that transcends borders and political authority and commits governments to respecting the fundamental rights of everyone. The UDHR is a guideline throughout Amnesty International's work.

The Meaning of Human Rights

Two key values ​​form the basis of the concept of human rights. The first is “human dignity” and the second is “equality”. Human rights are actually the (experimental) definition of the basic standards necessary for a life with dignity. Their universality stems from the belief that people should be treated equally. These two key-values ​​are hardly controversial. That is why human rights are supported by almost all cultures and religions in the world. People generally agree that the power of a state or a particular group of individuals cannot be unlimited or arbitrary. The goal should be a jurisdiction that upholds the human dignity of all individuals within a country.

Human rights have several specific characteristics:

Human rights apply equally to everyone.

Human rights are universal: they are the same for all people around the world.

You do not have human rights because you are a citizen of a particular country, but because you are a member of the human family. This also means that children and adults have human rights.

Human rights are inalienable: You cannot lose these rights, just as you stop being human.

Human rights are indivisible: no one can take rights away because they are “less important” or “non-essential”.

Human rights are interdependent: together they form a complementary structure . For example, your opportunity to participate in local decision-making directly depends on your rights to freedom of expression, to association, to education, and even to make ends meet.

Human Rights are a reflection of the basic needs of life. Without human rights a person cannot lead a dignified life. Violating someone's human rights means treating that person as if he or she is not human. Promoting human rights means demanding that the human dignity of all people is respected.

In demanding these rights, everyone also bears a responsibility: to respect the rights of others and to support and protect those whose rights are being violated or denied. By taking on this responsibility you show solidarity with all others.

Human Rights Framework

Throughout history, societies have developed systems of justice, such as the Magna Carta (1215) or the French Declaration of Human Rights. Yet none of these precursor human rights instruments reflect the fundamental concept that everyone is entitled to certain rights solely for the sake of their humanity. In the nineteenth century, the Geneva Convention laid the foundation for international humanitarian law and the International Labor Organization created conventions to protect workers.

After the colonial period and World War II, there were voices around the world for human rights standards to strengthen international peace and protect civilians from abuse by governments. These voices played an important role in the founding of the United Nations in 1945.

Rights for all members of the human family were first defined in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), one of the first initiatives of the newly formed United Nations. These thirty articles together form a comprehensive statement, with economic, social, cultural, political and civil rights. This Declaration is universal (applies to people all over the world) and indivisible (all rights are equally important for the full realization of one's humanity).

UDHR is a statement. It is true that it now has the status of customary international law. But because it is a statement, it simply implies a set of principles to which member states of the United Nations commit themselves in an effort to provide a life in dignity for all people. In order for the rights specified in the declaration to be fully legally enforceable, they must be written down in a document called an agreement. For political and procedural reasons, the rights are divided into two separate agreements, each dealing with a different category of rights.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) stipulates specific freedom-oriented rights that states may not take away from their citizens, such as freedom of expression and freedom of movement.

sumber : hukum.uma.ac.id