berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap uud, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu, pernyataan tersebut merupakan...

dapatkan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap uud, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu, pernyataan tersebut merupakan... dari situs web ini.

Internal Server Error

TDbCommand failed to execute the query SQL "": SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at end of input LINE 1: select * from profil_mk where profil_id= ^

TDbCommand failed to execute the query SQL "": SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at end of input LINE 1: select * from profil_mk where profil_id= ^ Oops, Look like something went wrong.

An internal error occurred while the Web server was handling your request. Please contact the webmaster to report this problem.

Thank you. 2023-03-07 12:54

sumber : www.mkri.id

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Penulis: Nicolas Wianto Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka.[1] Jika dikaitkan dengan hubungan antar lembaga negara, sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi …

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

By Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman / 12 May 2022

Penulis: Nicolas Wianto

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka.[1] Jika dikaitkan dengan hubungan antar lembaga negara, sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.[2] Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka diperlukan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sengketa kewenangan lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.[3] Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi, hukum ketatanegaraan Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.[4] Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki 2 (dua) unsur, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 dan timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran tentang kewenangan yang terdapat pada kedua lembaga negara yang terkait.[5] Penjelasan tersebut mensyaratkan bahwa lembaga negara yang bersengketa harus terbukti memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945. Menurut Ni’matul Huda yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara, perbedaan penafsiran yang dimaksud Jimly Asshiddiqie dapat terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara, adanya kewenangan satu lembaga negara yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya, dan adanya kewenangan satu lembaga negara yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya.[6]

Mahkamah Konstitusi memiliki kriteria terkait lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat pertama yaitu mengenai subjectum litis, yaitu lembaga negara yang menjadi pemohon harus disebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit dalam UUD 1945. Syarat kedua adalah mengenai objectum litis, yaitu kewenangan lembaga negara yang menjadi pemohon harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. [7] Berdasarkan putusan tersebut, dapat diketahui bahwa selain terdapat lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, terdapat juga lembaga negara yang kewenangannya bukan dari UUD 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon di Mahkamah Konstitusi adalahDewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah, atau lembaga negara lainnya yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.[8]

Suatu lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dapat bersengketa dengan lembaga negara lainnya. Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka yang berhak memutus sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, tidak semua lembaga negara dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga negara yang namanya disebutkan di dalam UUD 1945 dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

sumber : lbhpengayoman.unpar.ac.id

Mengenal Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

  Lihat Semua : infografis

Mengenal Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Dipublikasikan pada 3 years ago , Redaktur: Andrean W. Finaka, Riset : Yuli Nurhanisah / Desain : Ananda Syaifullah /   View : 92.782

1 / 2

<<   Prev     Next   >>Indonesiabaik.id - Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Yudikatif yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi [Hakim Konstitusi] berjumlah maksimal sebanyak 9 orang,dengan sistem 3 orang diajukan oleh DPR,3 orang diajukan oleh Presiden,dan 3 orang diajukan oleh MA dengan penetapan presiden.

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Memutus pembubaran partai politik, dan

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment). Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.

Tag :

mahkamah konstitusi MK lembaga yudikatif lembaga negara penegakkan hukum dan keadilan wewenang MK kewajiban MK tugas dan wewenang MK yang muda suka data Indonesiabaik.id.

sumber : indonesiabaik.id