dalam penyelenggaraan negara pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka

dapatkan dalam penyelenggaraan negara pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka dari situs web ini.

penjagaperpus.com

Origin is unreachable Error code 523

Visit cloudflare.com for more information.

2023-03-08 09:44:12 UTC

You

Browser

Milan

Cloudflare

penjagaperpus.com

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.

Cloudflare Ray ID: 7a4a2355ae46baee

Your IP:

Performance & security by Cloudflare

sumber : penjagaperpus.com

OTONOMI DAERAH pertanyaan & jawaban untuk kuis dan tes

Find and create gamified quizzes, lessons, presentations, and flashcards for students, employees, and everyone else. Get started for free!

Social Studies

10th

Social Studies 10th

OTONOMI DAERAH

Hanifah Aimee 17 plays

11 Qs

New!

You can now share content with a Team.

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers See Preview 1. Multiple-choice 30 seconds 1 pt

Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatau daerah otonom dinamakan....

Sentralisasi Desentralisasi Daerah otonom Otonomi daerah Tugas pembatuan 2. Multiple-choice 45 seconds 1 pt

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ...

Akuntabilitas publik

Public Opportunity

detoumement de pouvoir

administratief beroep

principle of legal security

3. Multiple-choice 30 seconds 1 pt

Pejabat Administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan …

Asas Kepastian hukum

Asas Kesamaan Asas Keseimbangan

Asas Perlakukan yang Jujur

Asas larangan Penyalahgunaan Wewenang

4. Multiple-choice 30 seconds 1 pt

Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di bawah ini....

sikap mental ditentukan dari atas,

banyak laporan fiktif / direkayasa,

tidak menjalin kerjasama dengan negara lain

terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi,

hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

5. Multiple-choice 45 seconds 1 pt

Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....

Adanya pemilu berkala

Adanya supermasi hukum

Adanya akuntabilitas politik

Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

6. Multiple-choice 30 seconds 1 pt

Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah…

Nomor 20 Tahun 2005 Nomor 3 Tahun 2006 Nomor 12 Tahun 2006 Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 32 Tahun 2014 7. Multiple-choice 1 minute 1 pt

Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh Pemerintah Pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….

dipilih oleh partai politik

dipilih langsung oleh rakyat

pengangkatan kepala daerah

dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

8. Multiple-choice 30 seconds 1 pt

Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Yang bukan Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah…

asas keterbukaan asas kesejahteraan

asas kepastian hukum

asas kepentingan umum

asas proporsionalitas

9. Multiple-choice 1 minute 1 pt

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

Peradilan/yustisi, Politik luar negeri

Kebijakan pendidikan

Pertahanan dan keamanan

Moneter dan fiskal nasional

10. Multiple-choice 1 minute 1 pt

Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas ….

pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi

pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD provinsi

pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten/kota

pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota

pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan DPRD provinsi, kabupaten/kota

11. Multiple-choice 1 minute 1 pt

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

sumber : quizizz.com

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam - 370857…

!function(a,b,c,d,e){a.ddCaptchaOptions=e||null;var m=b.createElement(c),n=b.getElementsByTagName(c)[0];m.async=0,m.src=d,n.parentNode.insertBefore(m,n)}(window,document,"script","https://js.captcha-display.com/xhr_tag.js", {ajaxListenerPath: ["brainly.co.id/api", "brainly.co.id/graphql", "api-textbook-solutions.brainly.com", "question-matching-textbook-solutions.brainly.com"], withCredentials: true, sessionByHeader: true, overrideAbortFetch: true, allowHtmlContentTypeOnCaptcha: true });

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan - Brainly.co.id

sumber : brainly.co.id