kekayaan alam indonesia menjadi modal dan milik seluruh bangsa pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah indonesia dalam bidang

dapatkan kekayaan alam indonesia menjadi modal dan milik seluruh bangsa pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah indonesia dalam bidang dari situs web ini.

Page 12

description

12

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang

bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional dikembangkan untuk

mewujudkan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam semua aspek

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menumbuhkan

rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan lingkungan hidup dengan

memelihara keseimbangan dan kelestariannya. Wawasan Nusantara

memandang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial

dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik berarti bahwa

Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu

kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup dan kesatuan matra seluruh bangsa,

serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Wilayah Nusantara sebagai

satu kesatuan ekonomi berati bahwa sumber kekayaan alam yang tersebar di

wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik

bangsa, dan harus dimanfaatkan secara merata di seluruh wilayah tanah air.

Wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya berarti bahwa

masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan

kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat

yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang

sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Hakekat inilah yang amat penting

dalam membangun daerah-daerah yang tertinggal,

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Sebagai landasan konseptual, konsepsi ketahanan nasional perlu

dipahami guna menjamin terbentuknya satu pola pikir, pola sikap dan pola

tindak untuk menyatupadukan segala upaya bangsa Indonesia yang bersifat

interwilayah, intersektoral dan multidisipliner dalam upaya mewujudkan cita-

cita dan tujuan nasional. Untuk implementasinya konsep ketahanan nasional

dijabarkan dalam program pembangunan yang lebih teknis operasional

dengan kriteria komprehensif, integral, ulet dan tangguh serta keseimbangan

antara kesejahteraan dan keamanan, dengan mempertimbangkan ancaman,

gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

sumber : lib.lemhannas.go.id

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : IV/MPR/1978 TENTANG

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMTA TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian Program-program Pembangunan di segala Bidang yang berlangsung secara terus menerus, untuk dapat mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;

b. bahwa garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan jeleasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendtang dalm rangka kelanjutan yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia;

c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penuangannya haruslahmampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun di tuangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara sistematis, dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh;

d. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977, perlu menetapkan Ketetapan yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yng demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan MPR-RI No. : IV/MPR/1973;

3. Ketetapan MPR-RI No. VIII/MPR/1978

4. Keputusan-keputusan MPR-RI No. 1/MPR/1977, No.: 3/MPR/1977, No. : 4/MPR/1977, No. : 1/MPR/1978 dan No. : 2/MPR/1978;

5. Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RP No.: 2/MPR/1977.

Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia dengan meperhatikan Ketetapan MPR-RI No. V/MPR/1973;

2. Putusan Rapat Paripurna ke- 5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika garis-garis Besar Haluan Negara disusun sebagai berikut :

(a) Bab I Pendahuluan;

(b) Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional;

(c) Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang;

(d) Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima tahun Ketiga;

(e) Bab V Penutup. Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, terdapat dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi Bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Dengan adanya ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dapat diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 4

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan Bagian Ketetapan yang berupa garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatan.

Pasal 5

Ketetapan ini disahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 4 Ketetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 1978

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA KETUA, ADAM MALIK WAKIL KETUA, MASHURI, SH WAKIL KETUA K.H. MASJKUR WAKIL KETUA, R. KARTIDJO WAKIL KETUA, H. ACHMAD LAMO WAKIL KETUA, Mh. ISNAENI

NASKAH GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

BAB I PENDAHULUAN A. PENGERTIAN

1. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah suatu Haluan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Pola Umum Pembangunan tersebut merupakan rangkaian program-program Pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.

3. Rangkaian program-program Pembangunan yang terus menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TUJUAN NASIONAL seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia, yang pada tingkat sekarang ini sedang melakukan Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam UUD 1945.

sumber : jdih.kemenkeu.go.id

Pernyataan berikut yang menunjukkan makna perwujud...

Pernyataan berikut yang menunjukkan makna perwujudan wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi adalah... a. Ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan ne...

YULIANTI Y

27 Februari 2022 03:33

Pernyataan berikut yang menunjukkan makna perwujudan wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi adalah...

Pertanyaan

a. Ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

b. Kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

c. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara.

d. Keanekaragaman etnik masyarakat harus mencerminkan kehidupan yang serasi dan harmonis.

d.Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara

3rb+ 3

Jawaban terverifikasi

Iklan EW E. Wardani Robo Expert

Mahasiswa/Alumni Universitas Sebelas Maret

28 Februari 2022 03:32

Jawaban terverifikasi

Halo Yulianti. Kakak bantu jawab ya.

Jawaban untuk soal di atas adalah B. kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

Berikut pembahasannya.

Makna perwujudan wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi adalah:

1. Kekayaan Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bangsa Indonesia. Kekayaan itu harus dikelola untuk kepentingan sehari-hari dan merata di semua wilayah.

2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran semua rakyat.

Jadi, pernyataan yang menunjukkan makna perwujudan wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi adalah B. kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

Semoga membantu. · 5.0 (1)

Yuk, beri rating untuk berterima kasih pada penjawab soal!

Melaksanakan ketertiban dunia merupakan tujuan nasional Indonesia. Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan nasional.komitmen ini ditunjukkan dengan cara …

Iklan Sabrina R Level 1 23 Maret 2022 01:43 A Memberikan beasiswa · 0.0 (0) Sabrina R Level 1 23 Maret 2022 01:43

Melaksanakan ketertiban dunia merupakan tujuan nasional Indonesia. Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan nasional.komitmen ini ditunjukkan dengan cara …

· 0.0 (0)

Baca pembahasan lengkapnya dengan daftar atau masuk akun Ruangguru. GRATIS!

Sudah punya akun? Klik disini

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum Roboguru Plus

Dapatkan pembahasan soal ga pake lama, langsung dari Tutor!

Chat Tutor

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher

di sesi Live Teaching, GRATIS!

Trial Class Matematika Limit Fungsi : Konsep limit dan sifat limit - 11 SMA IPA/IPS bersama Kak Reny

Senin, 13 Mar 2023 09.50-11.15 Akan Datang

Trial Class IPA Terpadu Tekanan pada Zat Cair dan Zat Gas - 8 SMP bersama Kak Zelin

Senin, 13 Mar 2023 09.50-11.15 Akan Datang

English Catch Up - Experience Contest in Unique Ways!

Senin, 13 Mar 2023 11.15-12.45 Akan Datang

Trial Class Matematika Mean, Median, Modus - 6 SD bersama Kak Aisah

Senin, 13 Mar 2023 11.20-12.45 Akan Datang

Klinik UTBK/SNBT - Tantangan: 30 Detik Jawab Kuis Penalaran Umum. Siapa yang Berani? bersama Kak Nindya

Senin, 13 Mar 2023 11.50-13.15 Akan Datang

Klaim Gold gratis sekarang!

Dengan Gold kamu bisa tanya soal ke Forum sepuasnya, lho.

Pertanyaan serupa

Pada tahun 1945-1947 Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia serta ingin menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahannya kembali. Tindakan Belanda mengancam kedaulatan Indonesia dalam bentuk.. A. blokade politik B. provokasi C. intimidasi D. sabotase E. spionase

64 0.0

SMA negeri 2 Bekasi sukses memperkenalkan kesenian angklung dari Jawa barat di Filipina mereka juga mempertunjukan Tari Saman Aceh dan tari nusantara dengan bertandang ke beberapa sekolah di negara tersebut kunjungan tersebut dilakukan selama 4 hari dalam rangka memenuhi undangan dari pemerintah kota Manila kehadiran SMA negeri 2 Bekasi di Filipina tidak hanya mewakili Jawa barat tetapi mewakili negara Indonesia kehadiran mereka dapat sambutan luar biasa baik dari kalangan pelajar maupun tenaga pendidik wacana tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang NRI tahun 1945 yaitu a pasal 30 ayat 1 b pasal 32 ayat 1 c pasal 35 ayat 1 D pasal 36 a e pasal 36 b

329 0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

Ancaman terhadap negara dan bangsa Indonesia dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, kita diharapkan agar tetap… a. waspada terhadap bangsa dan negara b. memperhatikan kepentingan negara c. berpedoman kepada kepentingan aturan negara d. mencintai adanya komponen yang ada dalam negara e. menjaga perdamaian antarmasyarakat

267 0.0

Jawaban terverifikasi

kapan kontingen Garuda pertama kali melaksanakan tugas perdamaian

21 0.0

Jawaban terverifikasi

Lingkup yang paling kecil dalam menerapkan makna bhinneka tunggal ika, yaitu…

sumber : roboguru.ruangguru.com