ketika tpk menemukan keluarga beresiko stunting tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan tpk adalah
Muhammad
Guys, ada yang tau jawabannya?
dapatkan ketika tpk menemukan keluarga beresiko stunting tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan tpk adalah dari situs web ini.
Tim Pendamping Keluarga untuk Turunkan Angka Stunting Keluarga Indonesia
Lihat Semua : videopendek
Tim Pendamping Keluarga untuk Turunkan Angka Stunting Keluarga Indonesia
Dipublikasikan pada 9 months ago , Redaktur: Andrean W. Finaka, Riset : Nur Halimah Syafira / Desain : Randita Amalia / View : 3.348
View this video at YouTube
Sebanyak 21,9 juta keluarga Indonesia berisiko stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan Tim Pendamping Keluarga.
BKKBN Tergetkan Penurunan Angka Stunting
Dalam upaya penargetan penurunan angka Stunting di Indonesia, BKKBN mengerahkan sebanyak 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK). SohIB perlu tahu nih tugas dari personil TPK, yaitu melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan pemberi bantuan sosial. Alhasil, dengan adanya upaya penargetan penurunan tersebut, angka penurunan Stunting di Indonesia menurun sebanyak 14%.
Bagaimana TPK Menjalankan Tugasnya?
Tim Pendamping Keluarga (TPK) akan datang ke rumah para keluarga berisiko Stunting untuk melakukan pemutakhiran verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting serta melakukan proses KIE (komunikasi, Informasi, Edukasi).
Prevalensi Stunting Indonesia Lebih Baik Dibanding Negara Lain
Saat ini, Prevalensi stunting di Indonesia lebih baik dibandingkan Myanmar (35%), tetapi masih lebih tinggi dari Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%) dan Singapura (4%).
Ayo SohIB, mari cegah angka kenaikan stunting untuk mewujudkan keluarga Indonesia sehat dan sejahtera dengan menjalankan program pemerintah!
Tag :
tim pendamping keluarga turunkan angka stunting resiko stunting stunting Indonesia prevalensi stunting BKKBN Indonesia sehat yang muda suka data Indonesia baik
BKKBN
Sasar Keluarga Berisiko Stunting, Tim Pendamping Keluarga Terus Dilatih dan Diberi Fasilitas Khusus
28 February 2023 | Siaran Pers|
JAKARTA---Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Perwakilan Provinsi terus melatih fasilitator dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Guna mempercepat pencapaian target penurunan , Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memberi insentif Rp1 juta bagi ibu hamil dan memberi fasilitas khusus sepeda motor kepada Tim Pendamping Keluarga.
Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu melatih dan memberi orientasi Fasilitator dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) selama dua hari, yang berlangsung pada Senin-Selasa (27-28/02/2023).
Orientasi secara virtual tersebut melibatkan 190 peserta dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 31 orang. Lalu ada dari Tim Penggerak PKK dari 10 kabupaten dan kota, Teknikal Asisten (TA) Satgas dari 10 kabupaten/kota, serta Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dari 129 kecamatan di Provinsi Bengkulu.
“” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Perwakilan Bengkulu Zainin, Senin (27/02/2023).
Anggota TPK di Bengkulu sebanyak 5.601 orang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota dengan 1.513 desa 129 kecamatan.
Zainin mengatakan TPK terdiri dari Bidan, Kader TP PKK desa dan Kader KB desa yang melaksanakan pendampingan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi bantuan sosial serta surveilans, pengawasan, pengamatan untuk mendeteksi dini faktor risiko .`
Semua itu bertujuan agar dapat meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga dan/atau keluarga berisiko dengan sasaran prioritas calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan balita usia 0-59 bulan, sebut Zainin.
"" ujar Zainin
Secara khusus, TPK juga memiliki tugas melakukan skrining 3 (tiga) bulan kepada calon pengantin, memberi edukasi serta memfasilitasi calon pengatin yang memiliki faktor risiko dalam mengatasi faktor tersebut.
TPK juga mendampingi semua ibu hamil dengan pemeriksaan kehamilan dan pemantauan secara berkala sampai persalinan. Bidan menolong persalinan normal, melakukan deteksi dini faktor risiko, mendampingi dan merujuk persalinan dengan risiko pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
Insentif Khusus
Sementara itu pelatihan TPK di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara berlangsung di kota Weda pada Senin (27/02/2023). Dalam pelatihan tersebut disampaikan adanya tunjangan khusus bagi ibu hamil dan fasilitas khusus bagi Tim Pendamping Keluarga.
Pelatihan diikuti 43 peserta dari 10 Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri dari Bidan sebanyak 20 orang, 20 Penyuluh KB, PKK, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Halmahera Tengah dan peserta dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Halmahera Tengah.
Kepala Dinas P3AKB Halmahera Tengah Taher Mujuddin yang membuka acara tersebut mengatakan TPK belum bekerja maksimal dalam upaya percepatan penurunan .
“” kata Taher.
Sedangkan anggota kelompok kerja (Pokja) Pelatihan SDM BKKBN Perwakilan Maluku Tengah Maujud Ismaya dalam pelatihan itu mengatakan peserta mendapat materi pelatihan tentang Konsep dasar dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan, Tugas dan Fungsi TPK, Alur dan Mekanisme Kerja TPK, Kampung Keluarga Berkualitas , Komunikasi antar pribadi, Elsimil dan Poktan BKB.
“” ujar Maujud.
Maujud juga menyampaikan tentang Aplikasi Elsimil yang sudah bertambah pengisiannya yaitu yang awalnya hanya satu sasaran yakni calon pengantin, sekarang sudah bertambah sasarannya menjadi ibu hamil, ibu pascasalin, dan anak usia 0-59 bulan sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021. n
Penulis: Rofadhila Azda (Bengkulu) dan Indra Gumbira (Maluku Utara)
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Senin, 27 Februari 2023
Media Center BKKBN
[email protected]
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tim Pendamping Keluarga, Ujung Tombak Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia
BERITA UTAMA KESEHATAN 12 May, 2022
Tim Pendamping Keluarga, Ujung Tombak Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia
KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyampaikan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.
Seperti diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK).
TPK dikerahkan di seluruh daerah di Indonesia untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen.
Dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat Desa/Kelurahan hingga keluarga, maka menurut Deputi Agus Suprapto, bukan hal yang mustahil target 14 persen tercapai.
"200 ribu Tim Pendamping Keluarga adalah pasukan luar biasa dengan berbagai keahlian, kemampuan komunikasi, yang kita harus apresiasi keberadaannya di setiap daerah, setiap pulau, setiap budaya, mungkin punya cara kerja yang berbeda-beda," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang diselenggarakan oleh BKKBN, di Alun-Alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (12/5).
TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
Karena itu, menurut Agus, TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial, dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Saya mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dibentuk, membantu dan mefasilitasi pelaksanaan tugas dari tim pendamping keluarga melalui dukungan sarpras dan pembiayaan tim pendamping keluarga," ujarnya.
Selain dengan adanya TPK, Agus mengatakan, komitmen bersama untuk mengentaskan stunting juga sangat diperlukan. Mulai dari tingkat pusat hingga desa bahkan tingkat memerlukan komitmen kuat untuk bersama-sama memerangi stunting.
"Hal ini sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan komitmen nasional, dan pengejawantahan komitmen kita bersama dalam menyelesaikan masalah stunting," imbuh Agus.
Deputi Agus menyampaikan, peran dari TPK juga akan dibantu oleh pihak lain, seperti dari penggerak PKK, Puskesmas, Posyandu, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga, Agus berpesan kepada daerah untuk mengembangkan sumber daya dan pangan lokal di daerah untuk memenuhi gizi anak-anak dan ibu-ibu hamil.
"Saya berharap momentum apel siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak ini dapat menumbuhkan semangat Tim Pendamping Keluarga dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga dan melayani keluarga berisko stunting di Indonesia," pungkasnya.
Kontributor Foto:Istimewa
Reporter:Novrizaldi BERITA UTAMA
BERITA DAN ARTIKEL TERKAIT
KESEHATAN 09 Mar, 2023
Menko PMK Semangati Program "Bapak Asuh" untuk Turunkan Stunting
KESEJAHTERAAN SOSIAL KESEHATAN
09 Mar, 2023
Kemenko PMK Terima Audiensi Kabupaten Pohuwato Bahas Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
KESEHATAN 09 Mar, 2023
Di Maluku, Mama-Mama Perangi Stunting Dipimpin Oleh Istri Gubernur
KESEHATAN 08 Mar, 2023
Pemerintah Luncurkan Permenko PMK Tentang Penanganan Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru
KESEHATAN 08 Mar, 2023
Menko PMK : Asupan Bergizi Ibu Hamil Sangat Efektif Cegah Stunting
KESEHATAN 07 Mar, 2023
Guys, ada yang tau jawabannya?