lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan megawati soekarnoputri dan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di kalangan pejabat negara adalah

dapatkan lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan megawati soekarnoputri dan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di kalangan pejabat negara adalah dari situs web ini.

Korupsi

Korupsi

Di era Orde Lama, kebijakan anti korupsi diluncurkan di akhir 1950-an.  Melalui UU Keadaan Bahaya, dibentuk Panitia Retooling (Paran) yang terdiri dari satu ketua dan dua anggota. Keberadaan Paran segera hilang setelah dianggap bertentangan dengan kewenangan pemberantasan korupsi ada di tangan Presiden. Paran kemudian dibubarkan setelah melalui kekicruhan politik.

Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres No. 275 tahun 1963 sebagai landasan pembentukan lembaga Operasi Budhi yang bertugas menjerat perusahaan dan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi. Awal kinerja Operasi Budhi dipandang menjanjikan karena berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11 milyar. Operasi Budhi dibubarkan ketika akan menjerat Direktur Pertamina dan diganti dengan lembaga baru yakni Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar). Kontrar tidak memiliki catatat signifikan dalam pemberantasan korupsi dan dibubarkan ketika Soekarno tidak lagi menjadi presiden.

Pada tanggal 16 Agustus 1967, Soeharto mengkritik kegagalan Soekarno (Orde Lama atau Orla) dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan oleh Soeharto pada saat pidato kenegaraan, seiring dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung. TPK dipandang gagal memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberantas korupsi ketika kasus korupsi di Pertamina yang diajukan oleh TPK tidak ditanggapi oleh berbagai institusi penegak hukum lainnya. Melemahnya TPK mendorong pembentukan Operasi Tertib (Opstib) pemberantasan korupsi. Opstib ini menjadi tidak berfungsi karena terjadi perselisihan internal.

Pada era reformasi, spirit reformasi dituangkan ke dalam TAP MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini diperkuat dengan TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Di era Presiden BJ Habibie, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bersamaan pembentukan lembaga anti korupsi Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Ombudsman. Namun secara umum lembaga-lembaga ini belum menunjukan kemampuan pemberantasan korupsi di Indoenesia, dengan pandangan bahwa lembaga ini masih baru dibentuk sehingga masih berkutat dengan permasalahan adminsitrasi dan tata tertib kelembagaan.

Pada masa pemerintahaan Abdurrahman Wahid, diterbitkan PP No. 19 Tahun 2000 yang membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Ketika TGPTPK telah menunjukan berbagai pendekatan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK dibubarkan dengan alasan bertentangan dengan UU yang sudah ada. UU No. 31 Tahun 1999 dipandang MA bertentangan dengan PP No.  19 Tahun 2000. Pada priode ini lembaga anti-korupsi di Indoensia hanya KPKPN, namun KPKPN dipandang tidak didukung dengan infrastruktur hukum yang kuat sehingga tidak memiliki wewenang yang kuat. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan UU No 30 Tahun 2002 bersamaan dengan lembaga anti korupsi baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersamaan dengan UU ini, KPKPN dilebur kedalam KPK.

Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UU 6/2007 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UN CAC) yang telah diratifikasi di tahun 2003. Perlu dipahami bahwa definisi korupsi di UN CAC jauh lebih luas daripada UU Antikorupsi 31/1999 jo 20/2001, karena telah memasukkan korupsi oleh swasta. Meskipun UU 6/2007 memberikan landasan hukum pengesahan UN CAC, namun demikian tidak ada peraturan di bawah undang-undang yang mengatur memberikan landasan teknis pelaksanaan UN CAC di Indonesia.

sumber : cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id

lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan megawati soekarnoputri dan berperan besar dalam

Lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan megawati soekarnoputri dan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di kalangan pejabat negara adalah - 50…

!function(a,b,c,d,e){a.ddCaptchaOptions=e||null;var m=b.createElement(c),n=b.getElementsByTagName(c)[0];m.async=0,m.src=d,n.parentNode.insertBefore(m,n)}(window,document,"script","https://js.captcha-display.com/xhr_tag.js", {ajaxListenerPath: ["brainly.co.id/api", "brainly.co.id/graphql", "api-textbook-solutions.brainly.com", "question-matching-textbook-solutions.brainly.com"], withCredentials: true, sessionByHeader: true, overrideAbortFetch: true, allowHtmlContentTypeOnCaptcha: true });

lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan megawati soekarnoputri dan berperan besar dalam - Brainly.co.id

sumber : brainly.co.id

Reformasi pertanyaan & jawaban untuk kuis dan tes

Find and create gamified quizzes, lessons, presentations, and flashcards for students, employees, and everyone else. Get started for free!

History

12th

History 12th

Reformasi

Muhammad Burhan 1 play

15 Qs

New!

You can now share content with a Team.

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers See Preview 1. Multiple-choice 45 seconds 1 pt Q.

Agenda Reformasi yang muncul pasca krisis multidimensi yang melanda Indoensia pada tahun 1997-1998 berisi tuntutan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Berikut yang tidak termasuk agenda Reformasi 1998 adalah ….

Bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta kroninya

Hapuskan dwifungsi ABRI

Kembali ke UUDS 1950 dan bentuk DPRS

Tegakkan supremasi hukum dan HAM

2. Multiple-choice 30 seconds 1 pt Q.

Lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di kalangan pejabat negara adalah ….

DPD

Makhkamah Konstitusi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Mahkamah Agung 3. Multiple-choice 30 seconds 1 pt Q.

Pada 22 Juli 2014, KPU secara resmi mengumumkan pemenang pilpres 2014 yaitu pasangan ….

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa

Joko Widodo-Jusuf Kalla

Wiranto-Agum Gumelar

Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz

Joko Widodo-Maaruf Amin

4. Multiple-choice 30 seconds 1 pt Q.

Periode awal Reformasi ditandai dengan pergantian presiden dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J Habibie. Namun pengangkatan wakil presiden B.J Habibie dianggap tidak konstitusional oleh sebagian masyarakat karena … .

Dilakukan karena terpaksa

Pengambilan sumpah jabatan tidak dilakukan di dalam sidang MPR

Wakil Presiden B.J Habibie dianggap kurang sesuai sebagai Presiden

Tidak dilakukan melalui pemilihan umum yang sah

5. Multiple-choice 45 seconds 1 pt Q.

Sebelum reformasi, sering terjadi kerusuhan dan aksi demonstrasi yang berakhir dengan tewasnya beberapa mahasiswa. Peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang penyelesainnya dilakukan pada masa pemerintah B.J Habibie dengan cara ... .

Menangkap para pelaku penembakan

Membekukan organisasi TNI AD untuk semetara

Membentuk TPGF yang diketuai Marzuki Darsman

Mengeluarkan UU tentang pelanggaran HAM

6. Multiple-choice 30 seconds 1 pt Q.

Salah satu hambatan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah munculnya aksi terorisme yang didalangi oleh ... .

Osama Bin Laden Dr. Azhari Ayman Az-Zawahiri

Khalid Syekh Muhammad

7. Multiple-choice 30 seconds 1 pt Q.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat Indonesia dilakukan sebanyak dua tahapan untuk mencapau hasil mayoritas. Pelaksanaan tahap dua pada 20 Spetember 2004 dimenangkan oleh pasangan ... .

Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi (PDIP)

Wiranto dan Salahudin Wahid (Golkar)

Amien Rais dan Siswono (PAN)

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (Demokrat)

8. Multiple-choice 45 seconds 1 pt Q.

Presiden Abdurrahman Wahid pada akhir masa jabatannya mengalami kondisi kritis dalam pemerintahan, bahkan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono diberhentikan karena enggan menyatakan keadaan darurat perang. Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya memutuskan untuk menetapkan Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid mengenai Dekrit pada 23 Juli 2001 yang berisi …

Pembubaran DPR dan MPR

Penuntutan terhadap Presiden Soeharto

Perubahan ABRI menjadi TNI

Menyerahkan kekuasaan kepada Wapres Megawati

9. Multiple-choice 30 seconds 1 pt Q.

Sala satu kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang banyak menuai tantangan dari banyak kalangan adalah ... .

Membentuk poros Jaarta-Beijing-New Delhi

Menjalin hubungan dagang dengan India

Menjalin kerjasama dengan Israel

Mengganti menteri tanpa alasan

10. Multiple-choice 30 seconds 1 pt Q.

Masalah dwifungsi ABRI merupakan salah satu agenda reformasi yang harus diselesaikan. Upaya yang dilakukan Presiden B.J Habibie menyelesaikan masalah tersebut adalah ... .

Mengurangi jatah kursi ABRI dalam DPR

Meniadakan jabatan pemerintahan untuk ABRI

Melarang anggota ABRI untuk berpolitik

Menghapus konsep dwifungsi ABRI

11. Multiple-choice 45 seconds 1 pt Q.

Masyarakat menjadi apatis terhadap gerakan reformasi akhir-akhir ini sebab ....

dilakukan para preman yang dibayar

dimanfaatkan para petualang politik untuk kepentingan kelompoknya

mahasiswa juga sudah tidak aktif lagi

kehidupan sekarang lebih sengsara dibandingkan masa lalu

12. Multiple-choice 45 seconds 1 pt Q.

Salah satu kebijakan pemerintah masa reformasi yang mengakomodasi salah satu tuntutan reformasi adalah pelaksanaan desentralisasi dengan menggunakan sistem otonomi daerah. Faktor politik yang mendasari penggunaan sistem ini adalah ....

sumber : quizizz.com