jika Anda ingin menghapus artikel dari situs, hubungi kami dari atas.

    pelaksanaan pemilu yang dianggap demokratis setelah pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955 adalah pemilu pada tahun

    Muhammad

    Guys, ada yang tau jawabannya?

    dapatkan pelaksanaan pemilu yang dianggap demokratis setelah pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955 adalah pemilu pada tahun dari situs web ini.

    Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokra...

    Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Jelaskan nilai positif pelaksanaan pemilu tersebut!

    Pertanyaan

    Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Jelaskan nilai positif pelaksanaan pemilu tersebut!

    AJ A. Jasmine Master Teacher

    Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

    Jawaban terverifikasi

    Iklan

    Pembahasan

    Pemilihan umum 1955 adalah pemilihan umum legislatif pertama di Indonesia. Pemilihan umum ini diadakan pada tanggal 29 September 1955. Para kandidat bersaing untuk dipilih ke kursi 257 Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menggantikan legislatif sementara.

    Dalam pemilihan umum 1955, pelaksanaanya sangat demokratis dan berjalan sukses dengan bebas dan jujur serta tanpa paksaan. Ratusan partai dan calon individu bersaing. Para calon pemilih berhasil didaftarkan dan mengikuti pemilihan, meskipun pada waktu itu kondisi Indonesia baru merdeka dan akses transpotasi serta kemampuan baca tulis penduduk masih rendah Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara yang sah dan 91,54% dari calon pemilih terdaftar memilih dalam pemilihan ini. Total pemilih adalah sebanyak 37.785.299 orang.

    Meski Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama dengan ratusan partai peserta dan jutaan pemilih, pemilihan berlangsung aman dan tertib. Dari hasil pemilihan umum, empat partai-partai terbesar yang terpilih, yaitu:

    Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8.434.653 suara (22.3%) dengan 57 kursi,

    Masyumi dengan 7,903,886 suara (20,9%) dengan 57 kursi,

    Nahdatul Ulama dengan 6,955,141 suara (18,4%) dengan 45 kursi, dan

    Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6,176,914 suara (16,4%) dengan 39 kursi.

    Dengan demikian, pemilihan umum 1955 sering disebut sebagai pemilihan umum paling demokratis karena pemilihan umum ini dilakukan dengan bebas serta jujur, tanpa paksaan, dan diikuti oleh berbagai partai dalam kondisi bangsa yang baru merdeka, namun dapat berlangsung aman dengan jumlah pemilih yang sangat tinggi.

    Baca pembahasan lengkapnya dengan daftar atau masuk akun Ruangguru. GRATIS!

    Sudah punya akun? Klik disini

    LATIHAN BAB

    KEHIDUPAN MASA AWAL KEMERDEKAAN

    KEHIDUPAN MASA DEMOKRASI LIBERAL

    KEHIDUPAN MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

    KONSEP KILAT

    Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher

    di sesi Live Teaching, GRATIS!

    Trial Class Matematika Limit Fungsi : Konsep limit dan sifat limit - 11 SMA IPA/IPS bersama Kak Reny

    Senin, 13 Mar 2023 09.50-11.15 Akan Datang

    Trial Class IPA Terpadu Tekanan pada Zat Cair dan Zat Gas - 8 SMP bersama Kak Zelin

    Senin, 13 Mar 2023 09.50-11.15 Akan Datang

    English Catch Up - Experience Contest in Unique Ways!

    Senin, 13 Mar 2023 11.15-12.45 Akan Datang

    Trial Class Matematika Mean, Median, Modus - 6 SD bersama Kak Aisah

    Senin, 13 Mar 2023 11.20-12.45 Akan Datang

    Klinik UTBK/SNBT - Tantangan: 30 Detik Jawab Kuis Penalaran Umum. Siapa yang Berani? bersama Kak Nindya

    Senin, 13 Mar 2023 11.50-13.15 Akan Datang 31rb+ 4.2 (11 rating)

    Yuk, beri rating untuk berterima kasih pada penjawab soal!

    Nur Aini

    Pembahasan tidak menjawab soal Pembahasan tidak lengkap Pembahasan terpotong

    Iklan

    Klaim Gold gratis sekarang!

    Dengan Gold kamu bisa tanya soal ke Forum sepuasnya, lho.

    Pertanyaan serupa

    Perhatikan peristiwa pada gambar berikut! Keberhasilan pelaksanaan pemilu pada gambar ditindaklanjuti dengan ...

    5rb+ 3.8

    Jawaban terverifikasi

    Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah Indonesia merdeka. Bagaimana usaha pemerintah untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu 1955?

    1rb+ 4.6

    Jawaban terverifikasi

    Iklan

    Pemilihan umum tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 bertujuan untuk memilih ….

    8rb+ 4.6

    Jawaban terverifikasi

    Kabinet yang berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante adalah...

    10rb+ 5.0

    Jawaban terverifikasi

    Perhatikan wacanaberikut! Pada 1955 bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu pertama secara nasional. Pada pemilu pertama tersebut terdapat 43.104.464 daftar pemilih tetap. Dari jumlah ter...

    1rb+ 4.5

    Jawaban terverifikasi

    Iklan

    sumber : roboguru.ruangguru.com

    Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

    Pelaksanaan pemilu 1955 sampai saat ini terus dikenang sebagai pesta demokrasi yang paling demokratis walau sangat penuh persaingan.

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    Kompas.com News Nasional

    Kamus Pemilu

    Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

    Kompas.com - 22/05/2022, 20:01 WIB

    1

    Lihat Foto

    Pemilu 1955(kebudayaan.kemdikbud.go.id)

    Editor Aryo Putranto Saptohutomo

    JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan pemilihan umum perdana di Indonesia pada 1955 selalu dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis.

    Ada sejumlah uraian yang menjelaskan mengapa pemilu 1955 kerap dipuji sebagai yang paling demokratis di antara pemilu lain.

    Argumen pertama adalah pemilu 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan. Jika dibandingkan dengan pemilu selanjutnya yang digelar di masa pemerintahan Orde Baru memang dinilai bertolak belakang.

    Baca juga: KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

    Sebab pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru dinilai penuh rekayasa sehingga terus menerus dimenangkan oleh Golkar sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan Soeharto. Apalagi saat itu seluruh pegawai negeri sipil diwajibkan memilih Golkar, dan akan mendapatkan hukuman jika membangkang. Hukumannya bisa dimutasi sampai penundaan kenaikan gaji atau jabatan.

    Selain itu, saat pemilu 1955 tidak terjadi politik uang atau serangan fajar seperti yang terjadi di masa Orde Baru bahkan sampai setelah reformasi.

    Pemilu 1955 juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia, dengan diikuti oleh berbagai partai dengan beragam latar belakang ideologi.

    Selain itu, pemilu pada saat itu bisa digelar dalam kondisi bangsa yang baru berusia satu dasawarsa dan tengah diliputi berbagai gejolak keamanan di dalam negeri seperti pemberontakan. Selain itu, aparat militer dan kepolisian saat itu masih diberi hak untuk memilih.

    Baca juga: Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

    Meski kondisi tengah rawan, tetapi pemilu 1955 bisa berlangsung aman dan dengan jumlah keikutsertaan pemilih yang sangat tinggi, yakni 87,66 persen dari 43.104.464 pemilih terdaftar.

    Selain itu, saat itu pemerintah membebaskan seluruh partai politik, organisasi masyarakat, hingga calon perseorangan mengikuti pemilu dari beragam ideologi atau yang berbasis kedekatan sosial, kemasyaratakan, etnis, kedaerahan hingga ras.

    Hal itu dibuktikan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mengusung ideologi nasionalisme, bisa bersaing dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusung ideologi Islam, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Pemilu dilakukan dua kali, yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR.

    Baca juga: Bawaslu Tekankan Pentingnya Literasi Digital Jelang Pemilu 2024

    Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hasil Pemilu 1955 Pada Pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk Konstituante.

    Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Mulanya wilayah Indonesia dibagi dalam 16 berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Namun dalam pelaksanaannya Irian Barat gagal melaksanakan Pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda sehingga hanya tersisa 15 daerah pemilihan.

    Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil Pemilu 1955 adalah:

    Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8.434.653 suara (22,32 persen) dan 57 kursi parlemen.

    Masyumi dengan 7.903.886 suara (20,92 persen) dan mendapat 57 kursi.

    Nahdlatul Ulama (NU) dengan 6.955.141 suara (18,41 persen) dan 45 kursi.

    Sedangkan untuk Konstituante, posisinya juga mirip dengan hasil Pemilu 1955 untuk DPR, yaitu:

    Partai Nasional Indonesia (PNI) meraih 9.070.218 suara (23,97 persen) dengan 119 kursi.

    Masyumi meraih 7.789.619 suara (20,59 persen) dan 112 kursi.

    Nahdlatul Ulama (NU) meraih 6.989.333 suara (18,47 persen) dan 91 kursi.

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    1 Tag pemilihan umum pemilu pemilu 1955

    Lihat Nasional Selengkapnya

    KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

    Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

    Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

    Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

    Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

    Video rekomendasi Video lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    LIHAT SEMUA

    Tipe Voters yang Manakah Kamu? Cek Personality-nya Sekarang!

    Games Permainan Kata Bahasa Indonesia

    TTS - Teka - Teki Santuy Eps 114 Ragam Obat Sakit Tenggorokan

    TTS - Teka - Teki Santuy Eps 113 Laut yang Mengelilingi Indonesia

    TTS - Teka - Teki Santuy Eps 112 Judul Lagu Daerah Jawa Barat

    Video Pilihan

    Video Lainnya 01:21

    sumber : nasional.kompas.com

    Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

    Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

    Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

    Untuk pemilihan umum yang memilih anggota Konstituante pada bulan Desember 1955, lihat Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955.

    Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

    29 September 1955 1971 →

    Seluruh 257 kursi Dewan Perwakilan Rakyat

    Terdaftar 43.104.464

    Kehadiran pemilih 87,66%

    Partai pertama Partai kedua Partai ketiga

    Ketua Sidik Djojosukarto Soekiman Wirjosandjojo Abdul Wahab Hasbullah

    Partai PNI Masyumi NU

    Kursi yang dimenangkan 57 57 45

    Suara rakyat 8.434.653 7.903.886 6.955.141

    Persentase 22,3% 20,9% 18,4%

    Partai keempat Partai kelima Partai keenam

    Ketua Alimin Anwar Tjokroaminoto Johannes Leimena

    Partai PKI PSII Parkindo

    Kursi yang dimenangkan 39 8 8

    Suara rakyat 6.176.914 1.091.160 1,003,325

    Persentase 16,4% 2,89% 2.6%

    Partai ketujuh Partai kedelapan

    Ketua I. J. Kasimo Sutan Sjahrir

    Partai Partai Katolik PSI

    Kursi yang dimenangkan 6 5

    Suara rakyat 770,740 753,191

    Persentase 2.0% 1.99%

    Hasil menurut kota dan kabupaten

    Poster kampanye pada Pemilu 1955

    Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

    Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

    Latar belakang[sunting | sunting sumber]

    Partai-partai yang terdaftar resmi di Indonesia pada tahun 1954.

    Pemilihan pertama awalnya direncanakan untuk Januari 1946, tetapi karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung, hal ini tidak memungkinkan. Setelah perang, setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya. Pada bulan Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu, tetapi kabinet ini jatuh sebelum diperdebatkan dalam parlemen. Kabinet berikutnya, yang dipimpin oleh Sukiman berhasil mengadakan beberapa pemilihan regional.[1] Akhirnya, pada bulan Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU untuk pendaftaran pemilih. Diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak dimulai sampai September karena berbagai keberatan dari partai politik. Menurut Feith, ada tiga faktor penyebab hal ini terjadi. Pertama, para legislator khawatir kehilangan kursi mereka; kedua, mereka khawatir tentang kemungkinan ayunan untuk partai-partai Islam; dan ketiga, sistem pemilihan sesuai dengan Konstitusi Sementara tahun 1950 sehingga akan berarti lebih sedikit perwakilan untuk daerah di luar Jawa.[2]

    Mengingat kenyataan bahwa kabinet itu jatuh setelah memperkenalkan langkah-langkah kontroversial, ada keengganan untuk memperkenalkan RUU pemilu dan ada kekhawatiran tentang kemungkinan konflik politik yang disebabkan oleh pemilihan.[3] Meskipun demikian, banyak pemimpin politik menginginkan pemilihan umum karena legislatif yang ada pada saat itu didasarkan pada kompromi dengan Belanda (yang sebelumnya merupakan kekuasaan kolonial) dan karena itu dianggap memiliki sedikit otoritas rakyat. Mereka juga percaya bahwa pemilu akan membawa stabilitas politik yang lebih besar.[4] Hal ini semakin diperkuat oleh "Peristiwa 17 Oktober 1952", ketika tentara bersenjata di depan istana menuntut pembubaran badan legislatif, menyebabkan tuntutan yang lebih besar dari semua pihak untuk pemilihan awal. Pada 25 November, RUU Pemilu telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 18 minggu perdebatan dan 200 usulan amandemen, RUU tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April. RUU ini menetapkan jumlah keanggotaan legislatif dimana satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan memberikan hak untuk memilih bagi semua orang yang berusia di atas 18 tahun, atau yang pernah atau sudah menikah.[5] Begitu RUU itu disahkan, kabinet mulai menunjuk anggota Komite Pemilihan Pusat. Hal ini dilakukan untuk memiliki satu anggota dari setiap partai pemerintah dan ketua independen. Namun, Partai Nasional Indonesia (PNI) memprotes bahwa mereka tidak memiliki anggota dalam komite, dan perselisihan ini masih belum terselesaikan ketika kabinet itu jatuh pada 2 Juni.[6]

    Pada tanggal 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada tanggal 4 November, pemerintah mengumumkan Komite Pemilihan Pusat baru yang diketuai oleh anggota PNI S. Hadikusomo dan termasuk semua partai yang diwakili di pemerintahan yaitu Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Buruh dan Barisan Tani Indonesia (BTI), serta beberapa partai pendukung pemerintah, seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).[7]

    sumber : id.wikipedia.org

    Apakah Anda ingin melihat jawaban atau lebih?
    Muhammad 20 day ago
    4

    Guys, ada yang tau jawabannya?

    Klik untuk menjawab